by

Menhub Minta Sriwijaya Air Bayar Kompensasi Penumpang atas Pembatalan Penerbangan

NASIONAL (HK) – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah akan memberi sanksi kepada Maskapai Sriwijaya Air apabila tidak membayar kompensasi sesuai ketentuan kepada penumpang atas pembatalan penerbangan pada Kamis (7/11) kemarin.

“Kami akan kenakan sanksi apabila maskapai tidak menjalankan apa yang sudah diregulasi,” ujar Menhub di Gedung Transmedia, Kamis (8/11).

Sebelumnya, sejumlah penerbangan Sriwijaya Air dibatalkan lantaran kisruh kerja sama manajemen (KSM) perusahaan dengan Garuda Indonesia Group. Komisaris Sriwijaya Air Jeff Jauwena menduga pembatalan terjadi karena terhentinya layanan kebandarudaraan dari PT Gapura Angkasa.

Dalam keterangan tertulis, Direktur Pemeliharaan dan Layanan Garuda Indonesia Iwan Joeniarto menyebut perusahaan memutuskan untuk menghentikan KSM dengan Sriwijaya Group karena beberapa masalah yang belum diselesaikan.

Sedangkan menurut Budi, pemberian kompensasi merupakan tanggung jawab maskapai kepada penumpang.

Kompensasi mengenai pembatalan penerbangan juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Dalam beleid tersebut, penumpang yang penerbangannya batal dapat memilih kompensasi berupa pengalihan ke penerbangan berikutnya atau pengembalian seluruh biaya tiket dari maskapai terkait.

Pasal 10 Permenhub 89/2015 mengatur apabila pembelian tiket dilakukan melalui transaksi tunai, maskapai wajib mengembalikan pada saat penumpang melaporkan diri pada maskapai terkait.

Apabila pembelian dilakukan melalui kartu kredit, maskapai wajib mengembalikan melalui transfer ke rekening kartu kredit selambat-lambatnya 30 hari kalender.

Jika penumpang memilih penerbangannya dialihkan ke penerbangan berikutnya atau penerbangan dari maskapai lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk jika mendapatkan peningkatan kelas pelayanan.

Sebaliknya, apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayananan, maskapai wajib mengembalikan kelebihan uang yang dibayarkan kepada penumpang terkait.

Beleid yang sama juga mengatur sanksi apabila maskapai mangkir dari tanggung jawabnya. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembekuan rute baru, pengurangan rute, hingga pencabutan izin usaha.

Sejauh ini Menhub telah memanggil manajemen Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan Sriwijaya Air dalam tiga bulan ke depan sembari menyelesaikan persoalan antara keduanya.

Budi juga menyebut penanggung jawab untuk itu telah ditunjuk oleh pemegang saham pada Kamis (7/11) kemarin. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengisi posisi dewan direksi di tubuh Sriwijaya Air, antara lain direktur sumber daya manusia, direktur perawatan, dan direktur operasi.

Dia berharap, dengan adanya struktur baru di tubuh Sriwijaya dapat memperbiki manajemen dan kinerj maskapai tersebut. “Tentunya akan eksis dan diupayakan tidak ada cancel (pembatalan) dan delay (penundaan),” jelasnya.

Facebook Comments

News Feed